Syabab.Com - "Waspadalah jika dengar pembicaraan orang yang ngotot solusi buat Indonesia adalah negara Islam. Kemungkinan orang itu adalah teroris. Ada baiknya dilaporkan ke aparat". Ungkapan ini diambil dari tulisan saudara Sutomo Paguci (SP) di Kompasiana tertanggal 16 Maret 2013. Tulisan bisa dilihat disini. Statement ini jelas tak berdasar. Penulis sepertinya menganut aliran logika gendeng pada tulisannya. Meski menggunakan kata "kemungkinan", tapi upaya generalisir tak bisa ditutupi.

Syabab.Com - Menjelang peringatan Hari Aids sedunia tanggal 1 Desember, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) menggelar roadshow kampanye HIV dan AIDS di lima mal di Jakarta, pada hari Rabu, 14 November 2012 di fX Sudirman, Jakarta. Kampanye ini bertujuan untuk memperluas informasi dan edukasi kepada khalayak ramai agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap HIV/Aids ini.

Syabab.Com - Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa Kereta Rel Listrik (KRL) di wilayah Jabodetabek, PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) secara resmi mengoperasikan rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line khusus wanita, yang akan melayani penumpang dengan rute Jakarta-Bogor, dan sebaliknya serta rute Jatinegara-Bogor.

Syabab.Com - RUU Kamnas (Keamanan Nasional) kembali mengundang polemik. RUU Kamnas banyak menuai protes dari berbagai kalangan. RUU Kamnas yang beberapa tahun lalu pernah diusulkan belum juga disahkan DPR akan dibahas lagi oleh DPR bersamaan dengan diajukannya RUU Anggaran BNPT. Masih banyaknya pasal karet dan penentangan yang dilakukan oleh masyarakat bukti bahwa RUU Kamnas ini bermasalah. Penolakan dilakukan oleh LSM HAM, Pakar Tata Negara, Ormas Islam, dan berbagai elemen masyarakat dan pergerakan lainnya. RUU Kamnas disinyalir merupakan penjelmaan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) 13 tahun lalu. RUU Kamnas pun dinilai akan memunculkan kembali rezim militer dan otoriter gaya baru. Selain itu, akan melindungi status quo yang koruptif dan berpihak kepada asing. Dan menjadi legitimasi formal untuk menzalimi rakyat.