Kaldera Toba yang terletak di Sumatra Utara kini berada di bawah sorotan dunia setelah UNESCO memberikan peringatan berupa kartu kuning. Statusnya sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark terancam dicabut apabila tidak segera dilakukan perbaikan dalam pengelolaannya. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Masalah dalam Pengelolaan Geopark Kaldera Toba
Pemberian kartu kuning oleh UNESCO tidak terjadi tanpa alasan. Dalam evaluasi berkala, Kaldera Toba dinilai belum mampu memenuhi beberapa indikator utama dalam pengelolaan geopark. Beberapa masalah yang mencuat antara lain adalah lemahnya perlindungan terhadap kawasan geologi, minimnya keterlibatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan.
UNESCO mengharapkan setiap kawasan geopark dapat menjadi contoh pelestarian lingkungan dan pemberdayaan komunitas lokal. Sayangnya, beberapa kebijakan pembangunan di Kaldera Toba justru dinilai merusak ekosistem dan mengabaikan prinsip konservasi.
Respons Cepat Pemerintah Indonesia
Menanggapi peringatan tersebut, Kemenparekraf segera memanggil pengelola kawasan untuk mengadakan evaluasi menyeluruh. Pemerintah menegaskan bahwa Kaldera Toba adalah salah satu destinasi super prioritas yang harus dijaga keberlanjutannya. Rencana tindak lanjut pun mulai disusun untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan edukasi masyarakat, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Kartu kuning dari UNESCO memberi waktu dua tahun bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki semua kekurangan. Jika tidak, status Kaldera Toba sebagai geopark dunia akan dicabut.
Dampak Kehilangan Status UNESCO
Status geopark bukan hanya soal pengakuan, tetapi juga nilai tambah dalam promosi wisata dan dukungan pembangunan berkelanjutan. Jika Kaldera Toba kehilangan status UNESCO, Indonesia akan kehilangan salah satu ikon pariwisata kelas dunia. Hal ini juga dapat menurunkan minat wisatawan asing dan merugikan ekonomi lokal yang selama ini menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata.
Selain itu, reputasi Indonesia dalam pengelolaan kawasan konservasi bisa tercoreng di mata internasional.
Rencana Aksi untuk Perbaikan
Untuk mempertahankan status Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark, pemerintah dan pengelola harus:
- Menata ulang pembangunan agar ramah lingkungan dan sesuai prinsip geopark.
- Melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan kawasan.
- Menyediakan program edukasi bagi pengunjung dan penduduk sekitar.
- Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Semua langkah ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, LSM, dan masyarakat.
Kesimpulan
Peringatan dari UNESCO terhadap Kaldera Toba bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah momentum penting untuk memperbaiki sistem dan membuktikan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan dan konservasi. Jika semua pihak bersatu dan bekerja dengan visi jangka panjang, Kaldera Toba masih dapat mempertahankan status geopark globalnya dan terus menjadi kebanggaan bangsa.
